Tugas Ilmu Sosial Dasar Kedua

1. Warga Negara dan Negara

Pendahuluan

Pada waktu sebelum terbentuknya Negara, setiap individu mempunyai kebebasan penuh untuk melaksanakan keinginannya. Dalam keadaan dimana manusia di dunia masih sedikit hal ini isa berlangsung tetapi dengan makin banyaknya manusia berarti akan semakin sering terjadi persinggungan dan bentrokan antara individu satu dengan lainnya.. Akibatnya seperti kata Thomas Hobbes (1642) manusia seperti serigala terhadap
manusia lainnya (homo hominilopus) berlaku hokum rimba yaitu adanya penindasan yang kuat terhadap yang lemah masing-masing merasa ketakutan dan merasa tidak aman di dalam kehidupannya. Pada saat itulah manusia merasakan perlunya ada suatu kekuasaan yang mengatur kehidupan individu-individu pada suatu Negara. Masalah warganegara dan negara perlu dikaji lebih jauh, mengingat demokrasi yang ingin ditegakkan adalah demokrasi berdasarkan Pancasila.

Aspek yang terkandugn dalam demokrasi Pancasila antara lain ialah adanya kaidah yang mengikat Negara dan warganegara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Secara material ialah mengakui harkat dan marabat manusia sebagai mahluk Tuhan, yang menghendaki pemerintahan untuk membahagiakannya, dan memanusiakan waganegara dalam masyarakat Negara dan masyarakat bangsa-bangsa.

•     Hukum, Negara dan Pemerintahan

Hukum

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib alam hukum masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Simorangkir mendfinisikan hukum sebagai peraturan – peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Ciri-ciri dan sifat hukum

Ciri hukum adalah :

- adanya perintah atau larangan

- perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap masyarakat

Sumber-sumber hukum

Sumber hukum ialah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan sangsi yang tegas dan nyata. Sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut politik, sejarah, ekonomi dan lain-lain. 

Sumber hukum formal antara lain :
1.  Undang-undang (statue); ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang  mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara
2.  Kebiasaan (costun ); ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat. Sehingga tindakan yang berlawanan dianggap pelanggaran perasaan hukum.
3.  Keputusan hakim (Yurisprudensi); ialah keputusan terdahulu yang sering dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai masalah yang sama
4. Traktaat ( treaty); ialah perjanjian antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal, sehingga masing-masing pihak yang bersangkutan terikat dengan isi perjanjian tersebut
5. Pendapat sarjan hukum; ialah pendapat para sarjana yang sering dikutip para hakim dalam menyelesaikan suatu masalah.

Pembagian hukum

1. Menurut “sumbernya” hukum dibagi dalam :

- hukum undang-undang, yaitu hokum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan

- hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada kebisaan (adapt)

- hukum Traktaat, hukum yang diterapkan oleh Negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara

- hukum Yurisprudensi, hukum yaitu yang terbentuk karena keputusan hakim.

2. Menurut bentuknya “hukum “ dibagi dalam

- hukum tertulis, yang terbagi atas

   a. hukum tertulis yang dikodifikasikan ialah hukum tertulis yang telah  dibukukan jenis-jenisnya            dalam kitab undang-undang secara sistematis

   dan lengkap.

   b. hukum Tertulis tak dikodifikasikan

- hukum tak tertulis.

3. Menurut “tempat berlakunya” hukum dibagi dalam :

- hukum nasional ialah hukum dalam suatu Negara

- hukum Internasional ialah hukum yang mengatur hubungan internasional

- hukum Asing ialah hukum dalam negala lain

- hukum Gereja ialah norma gereja yang ditetapkan untuk anggotaanggotanya

4. Menurut “waktu berlakunya “hukum dibagi dalam :

- Ius constitum (hukum positif) ialah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

- Ius constituendem ialah hukum yang diharapkan akan berlaku di waktu yang akan dating

- hukum Asasi (hukum alam ) ialah hukum yang berlaku dalam segala bangsa di dunia

5. Menurut “cara mempertahankannya” hukum dibagi dalam :

- hukum material ialah hukum yang memuat peraturan yang mengaturkepentingan dan hubungan yang berwujud perintah – perintah dan larangan-larangan

- hukum Formal (hukum proses atau hukum acara ) ialah hukum yang memuat peraturan yagn mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi keputusan

6. Menurut “sifatnya” hukum dibagi dalam :

- hukum yang memaksa ialah hukum yang dalam keadaan bagaimana harus dan mempunya paksaan mutlak.

- hukum Yang mengatur (pelengkap) ialah hukum yang dapat dikesampingkan, apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian

7. Menurut “wujudnya” hukum dibagi dalam :

- hukum obyektif ialah hukum dalam suatu Negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang lain atau golongan tertentu.

- hukum Subyektif ialah hukum yang timbul dari hubungan obyektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Kedua jenis hukum ini jarang digunakan

8. Menurut “isinya” hukum dibagi dalam :

- hukum privat (hukum sipil ) ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan

- hukum public (hukum Negara ) ialah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan warganegaranya

Negara

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan mansia dalam masyarakat.

Negara mempunyai 2 tugas utama yaitu :

1. mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan lainnya

2. mengatur dan menyatukan kegiatan-kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan besama yang disesuaikan dan diarakan pada tujuan Negara.

Sifat Negara

1. sifat memaksa, artinya Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi

2. sifat monopoli, artinya Negara mempunyai hak kuasa tunggal dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat

3. sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan mengenai semua orang tanpa terkecuali.

Bentuk Negara

1. Negara kesatuan (unitarisem) adalah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam Negara itu ada pada pusat

- Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Didalam sistem ini, segala sesuatu dalam Negara langsung diatur dan diurus pemerintah pusat.

- Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Didalam Negara ini daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

2. Negara serikat ( federasi) aalah Negara yang terjadi dari penggabungan beberapa Negara yang semua berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka, berdaulat, kedalam suatu ikatan kerjasa yang efektif untuk

melaksanakan urusan secara bersama.

Bentuk kenegaraan yang kita kenal :

1. Negara dominion

2. Negara uni

3. Negara protectoral

Unsur-unusr Negara :

1. harus ada wilayahnya

2. harus ada rakyatnya

3. harus ada pemerintahnya

4. harus ada tujuannya

5. harus ada kedaulatan

Tujuan Negara

1. Perluasan kekuasaan semata

2. Perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain

3. Penyelenggaraan ketertiban umum

4. Penyelenggaraan kesejahteraan Umum

Sifat-sifat kedaulatan :

1. Permanen

2. Absolut

3. Tidak terbagi-bagi

4. Tidak terbatas

Sumber kedaulatan :

1. Teori kedaulatan Tuhan

2. Teori kedaulatna Negara

3. Teori kedaulatn Rakyat

4. Teori kedaulatan hukum

Orang-orang yang berada dalam wilayah satu Negara dapat dibedakan menjadi :

1. Penduduk; ialah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) di wilayah Negara ini.

Penduduk ini dibedakan menjadi dua yaitu

- Penduduk warganegara atau warga Negara adalah penduduk, yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah Negara terebut dan mengakui pemerintahannya sendiri

- Penduduk bukan warganegara atau orang asing adalah penduduk yang bukan warganegara

2. Bukan penduduk; ialah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warganegara, digunakan dua Kriteria :

1. Kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini masih dibedakan menjadi dua yaitu :

- kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut jugaIus Sanguinis. Didalam asas ini seorang memperoleh kewarganegaraann suatu Negara berdasarkan asa kewarganegaraan orang tuanya, dimanapun ia dilahirkan

- kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau ius soli. Didalam asas ini seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan Negara tempat dimana dia dilahirkan, meskipun orang

tuanya bukan warganegara dari Negara tersebut.

2. naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan Negara lain.

Pemerintahan
Pemerintahan bisa kita asrikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefiniskan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.
Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua defenisi pemerintahan yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas, dalam arti luas pemerintahan didefiniskan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.
Pemerintahan secara tidak langsung mengatur hidup kita dari sejak dalam kandungan hingga setela meninggal. Pemerintah, secara awam bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang harus dijalankan yang bersumber dari pemerintah, atau lebih simpel lagi yaitu pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilajukan oleh pemerintah.
Seperti halnya pemerintah, pemerintahan juga memiliki definisikan secara keilmuan menuru Prof. Ermana Suradinata. Pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Dan menurut C. F. Strong Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan Eksekutif, Yudikatif, dan legislatif dalam usaha mencapai tujuan  Negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya ,eliputi kekuasaan eksekutif.

• Warga Negara dan Negara

Negara merupakan Organisasi sekelompok Orang yang bersama-sama mendiami dan tinggal di satu wilayah dan mengakui suatu pemerintahan. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara secara konstitutif adalah wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 ayat 1, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia, dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI yang disahkan dengan UU.
Indonesia menganut sistem Pemerintahan Demokrasi sesuai dengan Pancasila. Dimana Warga Negaranya diberi kebebasan untuk menyalurkan Aspirasinya tetapi tentunya dalam konteks yang positif. Sistem demokrasi ini menandakan bahwa Indonesia sangat menghargai Warga Negaranya sebagai mahluk ciptaan Allah SWT dan mengakui persamaan derajat Manusia.
Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, Tujuan Negara Republik Indonesia :
1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2) Memajukan kesejahteraan umum;
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Tidak akan ada Negara tanpa Warga Negara. Warga Negara merupakan unsur terpenting dalam hal terbentuknya Negara. Warga Negara dan Negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik negara dan membelanya. Sedangkan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mensejahterakan kehidupan warga negaranya.
Sementara untuk hak, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari negara, sedangkan negara memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan penjagaan nama baik dari Warga Negaranya.
Dapat disimpulkan bahwa hak negara merupakan kewajiban warga negara dan sebaliknya kewajiban negara merupakan hak warga negara. Selain itu, tentunya kita sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, memiliki banyak kewajiban yang harus kita laksanakan untuk Negara. Diantaranya yang terpenting adalah mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Negara membuat suatu peraturan dan hukum, pasti bertujuan yang baik untuk kelangsungan hidup dan tertatanya suatu Negara. Hukum di Indonesia jika diklasifikasikan menurut wujudnya ada 2 :
Hukum tertulis (UUD, UU, Perpu, PP)
Hukum tidak tertulis (Inpres, Kepres, Adat).

Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus diperintah dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela Negara. Membela Negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti :
1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti Siskamling)
2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
4. Mengikuti kegiatan Ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.
Dan masih banyak lagi cara untuk membela negara. Selain itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan di atas, kita juga dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia.
Sikap saling menghargai antar warga negara dan negaranya (pemerintah) sangat diperlukan untuk terciptanya dan terwujudnya tujuan NKRI yang tercantum di UUD 1945. Apabila warga negara mematuhi hukum dan peraturan negara, dan negara (pemerintah) menanggapi dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya, maka terwujudlah Indonesia yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Marilah kita saling menghargai satu sama lain demi Indonesia.

2. Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat
  

• Pelapisan Sosial

Pendahuluan

Dalam masyarakat dimanapun di dunia, akan selalu dijumpai keadaan

yang bervariasi, keadaan yang tidak sama. Satu hal yang tidak dapat kita

sangkal adalah bahwa keadaan di dunia selalu bergerak dinamis. Dari segi alam

ternyata bahwa tumbuhan tumbuhan, tumbuh mulai dari kecil hingga besar dan

dapat menghasilkan buah. Demikian dalam kenyataan terlihat ada pohon besar

dan pohon kecil, jenisnyapun berbeda.

Demikian juga dengan masyarakat. “ masyarakat adalah sekumpulan

manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, sadar

bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dimana mereka merupakan sistem

hidup bersama. Unit terkecil masyarakat adalah keluarga terdiri dari bapak, ibu

dan anak. Di kantor ada atasan, bawahan.. diperusahaan ada majikan, buruh.

Bahkan dalam penduduk pun kita temui katagori penduduk berpendapatan

rendah, penduduk berpendapatan sedang dan penduduk berpendapatan tinggi.

Kenyataan-kenyataan yang terlihat ini menunjukkan baha didalam

kehidupan manusia, maupun kehidupan alamterdapat adanya tingkatan/lapisan

didalamnya; pelapisan terdapat sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.

Pelapisan maskudnya adalah keadaan yang berlapis-lapis atau bertingkattingkat.

Istilah pelapisan diambil dari kata stratifikasi. Istilah stratifikasi berasal

dari kata stratum ( jamaknya adalah strata, yang berarti lapisan). Pitirim A

sorokin mengatakan bahwa pelapisan sosial adalah perbedaan penduduk atau

masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarchies). Perwujudan

dari gejala stratifikasi sosial adalah adanya tingkatan tinggi dan rendah. Dasar

dan inti lapisan-lapisan didalam masyarakat adalah karena tidak adanya

keseimbangan dalam pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta

dalam pembagian nilai-nilai sosial an pengaruhnya diantara anggota masyarakat.

Di dalam suatu masyarakat, pasti ada sesuatu yang paling dihargai oleh

masyarakat. Bagi masyarakat agraris, tanah adalah sesuatu yang paling

dihargai; bagi masyarakat industri, uang adalah sesuatu yang paling dihargai.

Pada masyarakat kota, pendidikan dapat merupakan hal yang paling dihargai.

Sumber-sumber seperti uang,tanah, pendidikan akan menyebabkan adanya

pelapisan. Jadi mereka yang memiliki uang, tanah ataupun berpendidikan tinggi

akan menempati lapisan atas suatu masyarakat. Golongan lapisan tertinggi

dalam suatu masyarakat tertentu, dalam istilah sehari-hari juga dinamakan

“elite”. Dengan demikian pelapisan berarti bahwa dalam masyarakat ada

sejumlah kelompok masyarakat yang mempunyai posisi berbeda-beda dalam tata tertib sosial masyarakat, dimana golongan-golongan itu mendapat atau

menikmati hak-hak tertentu.

Berarti tidak semua perbedaan posisi di dalam masyarakat menunjukkan

adanya pelapisan di dalam masyarakat. Misalnya kedudukan suanmi sebagai

kepala keluarga ataupun kedudukan pemuda dalam masyarakat tidak

membentuk suatu lapisan tertentu didalam masyarakat yagn mempunyai hakhak

tertentu.

Setiap individu sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan

kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban akan terlihat dalam kedudukan (status)

dan peranan (role) yang dijalankan individu tersebut. Kedudukan dan peranan

merupakan unsur pembentuk terjadinya pelapisan didalam masyarakt. Yang

dimaksud dengan kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu

kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya didalam kelompok

tersebut, atau tempat sebuah kelompok sehubungan dengan kelompokkelompok

lainnya didalam kelompok yang lebih besar lagi. Misalnya status

sebagai anak didalam keluarga; status guru di sekolah ataupun status Indonesia

di organisasi PBB.

Dalam kenyataannya setiap individu memiliki lebih dari satu kedudukan.

Budi, misalnya sebagai kepala keluarga mempunyai status sebagai kepala

keluarga, ataupun status sebagai anak dari orang tua, bisa juga status sebagai

pegawai atau status sebagai anggota organisasi olahraga. Dari statusnya,

individu mempunyai Hk dan dibebani kewajiban. Ebagia pegawai ia mempunyai

hak untuk menerima penghasilan, hak untuk mendapat cuti, hak untuk mendapat

pengobatan, dan lain-lain. Sebaliknya iapun mempunyai kewajiban-kewajiban

yang harus dijalaninya sesuai dengan kedudukannya; yaitu mengerjakan

pekerjaan sesuai tanggnungjawab dan kedudukannya tersebut. Dengan

demikian hak dan kewajiban ini ibarat mata uang yang bersisi dua, yang

berinteraksi satu sama lain.

Kedudukan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya

disebut peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat

serta kegiatan-kegiatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Dengan

demikian peranan mempunyai fungsi penting, kerna mengatur kelakuan

seseorang dan pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang

lain. Seseorang yang mempunyai kedudukan akan berperan sesuai dengan

kedudukan tersebut; sesuai dengan nilai yang diberikan masyarakat kepada

guru, sehingga guru haruslah oragn yang tingkah lakunya dapat digugu dan

ditiru.

Terjadinya pelapisan sosial

1. Terjadi dengan sendirinya.

Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri.

Adapun orang-orang yagn menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan

berdaarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat

itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Oleh karena sifanya

yang tanpa disengaja inilah maka bentuk pelapisan dan dasar dari pada

pelaisan ini bervariasi menurut tempat, waktu dan kebudayaan

masyarakat dimanapun sistem itu berlaku. Pada pelapisan yang terjadi

dengan sendirinya, maka kedudukan seseorang pada suatu strata

tertentu adalah secara otomatis, misalnya karena usia tua, karena

pemilikan kepandaian yang lebih, atau kerabat pembuka tanah,

seseorang yang memiliki bakat seni, atau sakti.

2. Terjadi dengan disengaja

Sistem palapisan ini disusun dengan sengaja ditujuan untuk mengejar

tujuan bersama. Didalam pelapisan ini ditentukan secar jelas dan tegas

adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.

Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan

kekuasaanini, maka didalam organisasi itu terdapat peraturan sehingga

jelas bagi setiap orang yang ditempat mana letakknya kekuasaan dan

wewenang yang dimiliki dan dalam organisasi baik secar vertical maupun

horizontal.sistem inidapat kita lihat misalnya didalam organisasi

pemeritnahan, organisasi politik, di perusahaan besar. Didalam sistem

organisasi yang disusun dengan cara ini mengandung dua sistem ialah :

- sistem fungsional ; merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang

tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat, misalnya saja didalam organisasi perkantoran ada kerja

sama antara kepala seksi, dan lain-lain

- sistem scalar : merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau

jenjang dari bawah ke atas (vertikal

Pembagian sistem Pelapisan Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya maka sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan

menjadi :

1. sistem pelapisan masyarakat yang tertutup

Didalam sistem ini perpindahan anggota masyarakt kepelapisan yagn lain

baik ke atas maupun ke bawah tidak mungkin terjadi, kecuali ada hal-hal

yang istimewa. Didalam sistem yang demikian itu satu-satunya jalan untuk

dapat masuk menjadi anggota dari suatu lapisan dalam masyarakat

adalah karena kelahiran. Sistem pelapisan tertutup kita temui misalnya di

India yang masyaraktnya mengenal sistem kasta

2. sistem pelapisan masyarakat yang terbuka

Didalam sistem ini setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk

jatuh ke pelapisan yang ada dibawahnya atau naik ke pelapisan yang di

atasnya. Sistem yang demikian dapat kita temukan misalnya didalam

masyarakat Indonesia sekarang ini. Setiap orang diberi kesempatan untuk

menduduki segala jabatan bisa ada kesempatan dan kemampuan untuk

itu. Tetapi di samping itu orang jug adapt turun dari jabatannya bila ia

tidak mampu mempertahankannya.. Status (kedudkan) yang diperoleh

berdasarkan atas usaha sendiri diebut “achieved status”

• Kesamaan Derajat

    Cita-cita kesamaan derajat sejak dulu telah diidam-idamkan oleh manusia. Agama mengajarkan bahwa setiap manusia adalah sama. PBB juga mencitacitakan adanya kesamaan derajat. Terbukti dengan adanya universal Declaration of Human Right, yang lahir tahun 1948 menganggap bahwa manusia mempunyai hak yang dibawanya sejak lahir yang melekat pada dirinya. Beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, karena itu bersifat asasi serta universal. Indonesia, sebagai Negara yang lahir sebelum declaration of human right juga telah mencantumkan dalam paal-pasal UUD 1945 hak-hak azasi manusia. Pasal 2792) UUD 1945 menyatakan bahwa, tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 29(2) menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

• Elite dan massa

Dalam masyarakat tertentu ada sebagian penduduk ikut terlibat dalam

kepemimpinan, sebaliknya dalam masyarakat tertentu penduduk tidak diikut

sertakan. Dalam pengertian umum elite menunjukkan sekelompok orang yang

dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih khusus lagi

elite adalah sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan

khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan.

Dalam cara pemakaiannya yang lebih umum elite dimaksudkan : “ posisi

di dalam masyarakat di puncak struktur struktur sosial yang terpenting, yaitu

posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama,

pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas.” Tipe masyarakat dan sifat

kebudayaan sangat menentukan watak elite. Dalam masyarakat industri watak

elitnya berbeda sama sekali dengan elite di dalam masyarakat primitive.

Di dalam suatu pelapisan masyarakat tentu ada sekelompok kecil yang

mempunyai posisi kunci atau mereka yang memiliki pengaruh yang besar dalam

mengambil berbagai kehijaksanaan. Mereka itu mungkin para pejabat tugas,

ulama, guru, petani kaya, pedagang kaya, pensiunan an lainnya lagi. Para

pemuka pendapat (opinion leader) inilah pada umumnya memegang strategi

kunci dan memiliki status tersendiri yang akhirnya merupakan elite

masyarakatnya.

Ada dua kecenderungan untuk menetukan elite didalam masyarakat yaitu

: perama menitik beratakan pada fungsi sosial dan yang kedua, pertimbanganpertimbangan

yang bersifat mral. Kedua kecenderungan ini melahirkan dua

macam elite yaitu elite internal dan elite eksternal, elite internal menyangkut integrasi moral serta solidaritas sosial yang berhubungan dengan perasaan

tertentu pada saat tertentu, sopan santun dan keadaan jiwa. Sedangkan elite

eksternal adalah meliputi pencapaian tujuan dan adaptasi berhubungan dengan

problem-problema yang memperlihatkan sifat yang keras masyarakat lain atau

mas depan yang tak tentu.

Isilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokkan

kolektif lain yang elementer dan spotnan, yang dalam beberapa hal menyerupai

crowd,t etapi yang secara fundamental berbeda dengannyadalam hal-hal yang

lain. Massa diwakili oleh orang-orang yang berperanserta dalam perilaku missal

seperti mereka yang terbangkitkan minatnya oeleh beberap peristiwa nasional,

mereka yang menyebar di berbagai tempat, mereka yang tertarik pada suatu

peristiwa pembunuhan sebgai dibertakan dalam pers atau mereka yang

berperanserta dalam suatu migrasi dalam arti luas. Cirri-ciri massa adalah :

1. Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata

sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari

jabatan kecakapan, tignkat kemakmuran atau kebudayaan yang berbedabeda.

Orang bisa mengenali mereka sebagai masa misalnya orang-orang

yang sedang mengikuti peradilan tentang pembunuhan misalnya malalui

pers

2. Massa merupakan kelompok yagn anonym, atau lebih tepat, tersusun dari

individu-individu yang anonym

3. Sedikit interaksi atau bertukar pengalaman antar anggota-anggotanya


    Nama  : MOHAMMAD AMINUDDIN
    Kelas   : 1IB05
    NPM   : 16414772